Sekretaris Umum Assosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey mengapresiasi pemerintah atas hilirisasi regulasi tata niaga nikel domestik.
Indonesia bergerak cepat membangun hilirisasi nikel dengan memaksimalkan peran BUMN
Anggota Komisi VII DPR RI mendesak Pemerintah melakukan evaluasi komprehensif terhadap program hilirisasi nikel nasional.
Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, kondisi ini menjadi peluang Indonesia sebagai produsen baterai dan mobil listrik, dengan menerapkan hilirisasi nikel.
Memastikan investasi hilirisasi nikel yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi.
BPK harus dapat memastikan berapa nilai penerimaan negara sebenarnya dari program hilirisasi nikel. Sebab angka yang disampaikan Pemerintah terlalu bombastis dan tidak masuk akal.
Pemerintah jangan sekedar tebar pesona dengan membangga-banggakan peningkatan nilai ekspor hilirisasi nikel dari Rp15 triliun menjadi Rp360 triliun tapi tanpa menyebutkan besaran penerimaan bagi negara. Padahal besaran nilai pendapatan negara itu sangat penting untuk mengetahui siapa yang diuntungkan dari peningkatan nilai ekspor nikel ini.
Upaya hilirisasi nikel ini harus terus berjalan meskipun ada gugatan di WTO. Pemerintah harus dapat mensinergikan masalah hilirisasi nikel ini dengan aturan yang berlaku di WTO.
Pernyataan ini sekaligus menanggapi rencana pemerintah untuk melarang ekspor bijih bauksit pada bulan Juni 2023, sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi, belum lama ini.
Pemerintah harus mengevaluasi program hilirisasi nikel secara habis-habisan agar program ini tidak sekedar menguras sumber daya mineral kita. Lalu hanya menyisakan ampasnya untuk rakyat. Sementara yang menikmati keuntungan adalah pihak investor asing.